KPPN Tarakan

UU Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan UU Pajak Penghasilan dalam pasal 21 ayat 5a menjelaskan tentang adanya tambahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 20% bagi wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan NPWP. PPh pasal 21 yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sebesar 120% dari tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP....

Akhir bulan Juni 2010 terbit Keputusan menteri Keuangan yang memindahkan Drs. Anwar, kepala KPPN Tarakan untuk bertugas sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat yang sama untuk mengisi kekosongan jabatan di KPPN Tarakan, diangkatlah Drs. Hartana, kepala seksi Bendahara Umum di KPPN Purwodadi untuk menjadi Kepala KPPN Tarakan...

Dalam rangka mengubah image yang melekat selama ini yaitu birokrasi pelayanan yang lambat, berbelit, tidak transparan bahkan ada pungutan tidak resmi menjadi “Pelayanan yang cepat dan akurat, sederhana dan transparan serta tanpa pungutan, sehingga Program Reformasi Birokrasi dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance). Sejalan dengan itu  pada tanggal 15 Juni 2010 telah dilakukan Launching Penerapan SOP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan pada KPPN Tarakan bertempat di Gedung KPPN Tarakan Jalan P. Diponegoro No. 46 Kota Tarakan, ditandai dengan penekanan tombol sirene bersama oleh Walikota Tarakan (Udin Hianggio), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Abdulah Nanung) dan Kepala KPPN Tarakan (Anwar).Hadir pula  pada acara launching tersebut Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,  Ketua  DPRD Tarakan, Kabag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kaltim ( RM. Wiwieng Handayaningsih), Ketua Gapensi/Kadin, para Pimpinan Bank/Pos  Mitra Kerja KPPN  Tarakan serta para stakeholder/Kuasa Pengguna Anggaran diwilayah pembayaran KPPN Tarakan.

Selama beberapa tahun ini aplikasi komputer dalam mengelola keuangan pemerintah terus berkembang. Dari mulai aplikasi SPM untuk membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar, aplikasi SAK untuk menyusun laporan keuangan, dan Aplikasi DIPA untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Lain dari itu masih ada Aplikasi RKA-KL, SIMAKBMN, GPP, dan yang terbaru diperkenalkan di tahun tahun 2010 berupa AFS..