Selama beberapa tahun ini aplikasi komputer dalam mengelola keuangan pemerintah terus berkembang. Dari mulai aplikasi SPM untuk membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar, aplikasi SAK untuk menyusun laporan keuangan, dan Aplikasi DIPA untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Lain dari itu masih ada Aplikasi RKA-KL, SIMAKBMN, GPP, dan yang terbaru diperkenalkan di tahun tahun 2010 berupa Aplikasi Forecasting Satker (AFS). Aplikasi ini dipergunakan dalam pelaksanaan anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan terutama oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Perkembangan dalam manajeman keuangan negara dan pelaksanaan anggaran membuat aplikasi-aplikasi ini terus berkembang dan diperbaharui. Versi terbaru aplikasi terus muncul tiap tahun dan update dikeluarkan berkali kali dalam setahun. Hal ini membuat pengguna seringkali kebingungan. Kadang mereka masih menggunakan aplikasi versi yang lama atau tertinggal update terbaru. Apalagi dengan banyaknya aplikasi yang ada, membuat pengelolaan data menjadi kurang efisien karena data tersebar dalam beberapa aplikasi.
Beberapa aplikasi dipergunakan dalam satu rentetan kegiatan. Misalnya aplikasi RKAKL digunakan untuk menyusun RKAKL yang kemudian sebagai dasar penyusunan DIPA dengan Aplikasi DIPA. Setelah DIPA diterbitkan kemudian data ditransfer ke Aplikasi SPM untuk mengisi pagu anggaran sebagai dasar pembebanan dalam SPM. Setelah SPM diterbitkan SP2D maka SPM beserta SP2D direkam dalam aplikasi SAK yang berjenjang dari SAKPA, SAPPAW, SAPPA-E1, hingga SAPA di tingkat organisasi teratas untuk pelaporan keuangan.
Dari alur tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya semua aplikasi tersebut dipergunakan untuk satu fungsi pengelolaan keuangan. Jika menjalankan satu fungsi kenapa harus dibagi dalam beberapa aplikasi yang terpisah, tidak bisakah digabung dalam satu aplikasi saja. Memang masing masing aplikasi menjalankan proses dan berdasarkan prosedur tertentu. Bagi organisasi (satker) yang memiliki jumlah personil yang mencukupi dan terdapat pembagian tugas dan kewenangan, hal ini tidak menjadi masalah. Bagi organisasi yang lebih kecil, seringkali pengelolaan data dan aplikasi menjadi hal yang merepotkan.
Bagaimana jika aplikasi tersebut digabung? Sehingga hanya ada satu aplikasi yang memuat seluruh fungsi pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan RKAKL hingga penyusunan laporan keuangan. Hal ini akan memperrmudah unit organisasi dalam pengelolaan keuangan mereka. Data akan terkumpul dalam satu tempat, akan lebih mudah dalam melakukan penyimpanan atau backup data. Update aplikasi juga mudah dilakukan karena update hanya dilakukan untuk satu aplikasi saja. Untuk unit organisasi yang membagi tugas dan kewenangan pengelolaan keuangan kepada banyak personil maka cukup dengan adanya pembagian kewenangan aplikasi dengan menggunaken user yang berbeda. Aplikasi cukup satu tetapi dengan memasukkan user dan password tertentu maka akan muncul fungsi aplikasi ang bisa diakses sesuai dengan kewenangan user tersebut. Jika masing masing personil berada di tempat yang berbeda, maka antar personil dapat saling menukar data atau menggunakan data yang telah diproses oleh personil lain dengan menggunakan sistem jaringan.
Dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya aplikasi yang digabung tetapi juga data. Selama ini data terkumpul di berbagai tempat, di berbagai unit organisasi, dari tingkat terbawah hinngga tingkat teratas. Data yang diproses oleh suatu unit seringkali berbeda dengan data unit lain padahal berasal dari dokumen sumber yang sama. Dengan adanya penyatuan data maka tidak ada lagi perbedaan data antar unit organisasi. Dengan kesamaan dan kecocokan data maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dapat diperbandingkan, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.
Pada saat ini apa yang diuraikan di atas tentang penggabungan aplikasi dan data memang belum dapat dilaksanakan, tetapi dalam waktu ke depan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Saat ini Kementerian Keuangan sedang merintis proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), proyek ini akan menjadi babak baru dalam pengelolaan keuangan di negara ini.
Penulis : Titian Raharjo
kirim ke teman
versi cetak
